Tony Rosyid
OPINI - Seiring waktu, PIK-2 semakin terbongkar. Semakin ditutupi, semakin terbuka. Banyaknya kejanggalan di PIK-2 membuat publik, termasuk para aktifis dan pers penasaran dan melakukan investigasi.
Pagar laut semula dibantah kalau itu ilegal, akhirnya terbongkar. Terbitnya SHM dan SHGB memaksa Menteri ATR Nusron Wahid mencopot 8 pejabat di bawah kementerianya. Tentu atas perintah, minimal ijin dari presiden.
Presiden Prabowo dalam sambutannya di depan TNI-Polri tegas: "melarang TNI-Polri jadi backing oligarki".
Jika Prabowo konsisten, maka presiden ke-8 ini akan menjadi antitesa Jokowi. Sebab, Jokowi dikenal terlalu mesra dengan oligarki. Sowannya sejumlah oligarki ke Solo akhir-akhir ini dibaca oleh publik sebagai bentuk nyata dari kemesraan itu. Sekaligus ini mengkonfirmasi bocoran info bahwa oligarki tidak mudah diterima di istana Prabowo. Untuk memastikan realisasi proyek, oligarki minta Jokowi ikut bertanggung jawab dan mengawalnya. Hanya Jokowi yang dianggap bisa membujuk, bahkan pressure terhadap Prabowo. Benarkah?
|
Baca juga:
Babinsa Zikri Bantu Rehab Rumah Warga Binaan
|
Apakah ini tanda bahwa posisi oligarki melemah pasca lengsernya Jokowi? Kuat dan lemahnya oligarki sebenarnya sangat bergantung kepada penguasa. Saat ini, penguasanya adalah Prabowo.
Prabowo sedang diuji dengan kasus PIK-2. Apakah ending cerita PIK-2 akan dicabut status PSN-nya?
Tim 11 yang diisi oleh para tokoh seperti Din Syamsuddin, Said Didu, Refly Harun, Abraham Samad, Abdullah Hehamahua, Tamsil Linrung, Eggy Sudjana, Bachtiar Nasir, Marwan Batubara, Ubaidillah Badrun dan Ihsanudddin Nursi terus mendesak Prabowo untuk pertama, mencabut status PSN PIK-2. Tidak ada alasan yang membuat PIK-2 layak dijadikan PSN. Kedua, mengambil kembali aset negara yang telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan PIK-2. Ketiga, pidanakan semua oknum yang terlibat di dalam pelanggaran hukum terkait dengan proses pembangunan PIK-2 dan dalam setatusnya sebagai PSN.
Perjuangan tim 11 mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk MAKI (Masyarakat Antikorupsi Indonesia), IPW (Indonesia Police Watch) dan sejumlah anggota DPR RI. Ketua MAKI Boyamin Saiman melaporkan dua menteri yang diduga terlibat pemagaran laut serta terbitnya SHM dan SHGB ke KPK. Dua mantan KPK yaitu Abraham Samad dan Muchammad Jasin juga ke KPK untuk melaporkan para oknum yang terlibat dalam penbangunan PIK-2. Keduanya ditemani Ghufron, ketua LBH-AP Muhammadiyah.
Sementara IPW mendesak kejaksaan untuk menangkap kepala desa yang terlibat dalam pemasangan pagar laut. Dan beberapa hari ini muncul berita: seorang kepala desa yang diduga sebagai operator pemasangan pagar laut menghilang. Kemana ya? Apakah sedang menyusul bos PIK-2 di singapora? Atau ia sudah dihilangkan, tanya Said Didu.
Selain MAKI dan IPW, sejumlah anggota DPR RI juga melakukan kritik keras terhadap pemagaran laut, terbitnya SHM dan SHGB. Diantara anggota DPR RI yang keras mengkritik kasus terkait PIK-2 adalah Titiek Soeharto, mantan Istri Presiden Prabowo yang sekarang duduk di komisi IV DPR RI.
Titiek Soharto meminta aparat untuk membongkar siapa dalang yang sesungguhnya berada di balik pemagaran laut itu.
Dikomandoi oleh Tim 11, protes rakyat terhadap pembangunan PIK-2 telah memperoleh gelombang dukungan yang semakin besar. Akankah protes ini menjadi bola salju yang mampu menggerakkan rakyat untuk melawan oligarki? Atau sebaliknya, oligarki masih tetap kuat dalam mencengkeram terhadap setiap kebijakan pembangunan negara ini?
Meski perlawanan terhadap PIK-2 terus membesar, kabar adanya intimidasi oleh para preman terhadap pihak-pihak yang protes terhadap PIK-2 semakin besar. Baru-Baru ini, Khozinuddin, seorang lawyer yang getol melawan PIK-2 telah menjadi korban. Apakah ini tanda PIK-2 masih perkasa untuk dilawan?
Jakarta, 2 Pebruari 2025
Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Muh. Nur Arif 
HermanDjide 
Afrizal 
solmi 
Siswandi 
Kusdiyono 
